Tantangan dan hambatan dalam melaksanakan pengawasan instansi di negeri ini memang tidak bisa dipandang enteng. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam memperbaiki sistem pengawasan yang ada.
Salah satu tantangan utama dalam melaksanakan pengawasan instansi di negeri ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat publik. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, “Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam instansi pemerintah.”
Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pengawasan dengan efektif. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, “Kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses pengawasan instansi pemerintah secara menyeluruh.”
Namun, bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi juga perlu ditingkatkan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, “Pengawasan instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, kita dapat mengatasi tantangan dan hambatan yang ada dan membangun sistem pengawasan yang lebih baik di negeri ini.”
Dengan kesadaran akan pentingnya pengawasan instansi di negeri ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.