Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan instansi yang berkesinambungan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Hasan Bisri, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. “Transparansi adalah kunci untuk menciptakan akuntabilitas yang baik di setiap instansi pemerintah. Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan baik,” ujar Hasan Bisri.
Pengawasan instansi yang berkesinambungan juga menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. “Pengawasan yang berkesinambungan akan membuat instansi lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan,” kata Adnan.
Salah satu contoh nyata dari pentingnya pengawasan instansi yang berkesinambungan adalah kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun yang lalu. Melalui pengawasan yang ketat dari lembaga terkait, kasus tersebut akhirnya terungkap dan pelaku korupsi berhasil ditindak.
Namun, tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan instansi yang berkesinambungan masih cukup besar. Banyak instansi pemerintah yang masih tertutup dan sulit untuk diawasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran media massa dan lembaga pengawas eksternal sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan demikian, kita sebagai masyarakat harus terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang mereka lakukan. Hanya dengan adanya pengawasan instansi yang berkesinambungan, kita dapat memastikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “Transparansi dan akuntabilitas bukanlah pilihan, tapi suatu keharusan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan efektif.”